WHO

Paracetamol Diduga Sebabkan Hepatitis Misterius, Benarkah Demikian?

Paracetamol Diduga Sebabkan Hepatitis Misterius, Benarkah Demikian?

Hepatitis misterius belakangan jadi sorotan dunia lantaran kasusnya yang terus bertambah. Beberapa isu penyebab penyakit tersebut adalah adenovirus dan berhubungan dengan COVID-19. Namun, belakangan juga muncul dugaan terkait penggunaan obat-obatan seperti paracetamol (parasetamol).
Bermula dari laporan sejumlah keluarga diduga pasien hepatitis akut misterius di Inggris yang menyebut anak-anak mereka baru saja mengkonsumsi paracetamol sebelum infeksi terjadi. Benar demikian?

Baca juga: Ramai Isu LGBT, WHO dan Kemenkes RI Beda Penilaian soal Homoseksualitas

Direktur klinis dan emerging infections di Badan Keamanan Kesehatan Inggris (UKHSA) Meera Chand, mengungkapkan sebenarnya tak ada kaitan antara konsumsi parasetamol dengan hepatitis misterius.

Data UKHSA memang mencatat sekitar tiga perempat responden Inggris mengkonsumsi parasetamol. Namun, penggunaannya disebut tak berpengaruh lantaran pasien mengkonsumsi sesuai takaran obat dan dosis yang sesuai.

Selain itu, hubungan hepatitis akut misterius dengan vaksin COVID-19, Chand menyebut sebagian besar anak belum mendapatkan vaksinasi dan terinfeksi hepatitis akut misterius.

“Tidak ada kaitan dengan parasetamol, overdosis yang dapat menyebabkan gagal hati. Hubungan apapun dengan vaksin COVID juga telah dikesampingkan, karena sebagian besar anak-anak belum cukup umur untuk disuntik,” terang Chand.

Para ahli termasuk Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebelumnya juga mengesampingkan dugaan tertular hepatitis saat melakukan perjalanan. Kemungkinan penularannya diyakini melalui asupan makanan.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebelumnya sudah mewanti-wanti masyarakat untuk memperhatikan protokol kesehatan seperti rajin mencuci tangan.
“Virus ini (hepatitis akut misterius) menular lewat asupan makanan, lewat mulut,” terang dia dalam keterangan resmi, Senin (9/5).

Ramai Isu LGBT, WHO dan Kemenkes RI Beda Penilaian soal Homoseksualitas

Polemik konten YouTube Deddy Corbuzier membuat isu LGBT menjadi pembicaraan publik dan dikomentari menteri hingga politikus. Ternyata otoritas kesehatan di Indonesia punya penilaian tertentu mengenai homoseksualitas, berbeda dengan penilaian Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Dilansir situs resmi WHO, lembaga ini menghapus homoseksualitas dari klasifikasi internasional tentang penyakit pada 17 Mei 1990. Momentum 17 Mei itu kemudian diperingati dunia sebagai Hari Internasional Melawan Homofobia, Transfobia, dan Bifobia.

Selain homoseksualitas, WHO juga tak menggolongkan transgender sebagai gangguan mental sejak Mei 2019, sebagaimana dilansir BBC dalam pemberitaan 29 Mei 2019. WHO punya petunjuk manual bernama International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD).

25 Mei 2019, ICD-11 ada istilah ‘ketidaksesuaian gender’, artinya kondisi ketidaksesuaian antara pengalaman gender seseorang dengan identitas jenis kelamin yang ditetapkan.

Sebelumnya pada ICD-10, ketidaksesuaian gender dianggap sebagai gangguan identitas gender dan dimuat dalam bab gangguan mental dan perilaku.

Ahli kesehatan reproduksi WHO, Dr Lale Say, menyatakan WHO mengeluarkan transgender dari kategori gangguan mental karena WHO telah mempunyai pemahaman lebih baik. Di sisi lain, WHO juga ingin menjauhkan stigma dari kaum transgender.

Baca juga: Lama Tidak Hubungan Intim dengan Pasangan? Ini 7 Hal yang Bakal Terjadi

Lantas bagaimana Kementerian Kesehatan RI memandang homoseksualitas?

Direktur Kesehatan Jiwa dari Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI, Vensya Sitohang, menjelaskan penilaian Kemenkes didasarkan pada keputusan Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PP PDSKJI) yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.

“Orang dengan homoseksual dan biseksual dapat dikategorikan sebagai orang dengan masalah kejiwaan (ODMK),” kata Vensya kepada Ardianadw.com, Jumat (13/5/2022).

Menurut UU Kesehatan Jiwa, ODMK adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan, dan perkembangan, dan atau kualitas hidup sehingga memiliki risiko mengalami gangguan jiwa. ODMK berbeda dengan ODGJ (orang dengan gangguan jiwa). ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang bermanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi sebagai manusia.

“Tapi meskipun (homoseksualitas) bukan suatu gangguan jiwa, seseorang dapat mengalami penderitaan karena ketidakpastian tentang identitas jenis kelaminnya atau orientasi seksualnya yang menimbulkan kecemasan dan depresi,” kata Vensya.

Pada 24 Maret 2016, Asosiasi Psikiatri Amerika Serikat (APA) merespons PDSKJI. Sebagaimana dimuat di situs APA, Psychiatry Online, APA menyarankan agar Indonesia tidak menggolongkan homoseksualitas dan ekspresi gender ke dalam kategori gangguan jiwa. Soalnya, klasifikasi itu hanya akan mengarahkan homoseksual ke perawatan koersif dan kekerasan.

“Penelitian ilmiah terbaru dan terbaik menunjukkan bahwa orientasi seksual dan ekspresi gender yang berbeda terjadi secara alami dan tidak terbukti membahayakan masyarakat di mana mereka diterima sebagai varian normal dari seksualitas manusia,” tulis mereka. “Faktanya, penelitian menunjukkan bahwa upaya untuk mengubah orientasi individu-yang disebut ‘terapi konversi’ atau ‘terapi reparatif’-dapat berbahaya dan terkait dengan depresi, bunuh diri, kecemasan, isolasi sosial, dan penurunan kapasitas untuk keintiman. Untuk alasan ini, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) APA tidak mengklasifikasikan orang yang lesbian, gay, biseksual, atau transgender sebagai gangguan intrinsik.